Header Ads

DesaNgawi.ID

Desa Talang Sportif Sistematis Kelola Anggaran

Bicara tentang desa memang terasa tidak ada batasanya dari segi apapun termasuk untuk menelisik sejauh mana sistim penganggaran dan pengelolaan dana yang masuk. Mengingat selama dua tahun terakhir pasca UU Desa disahkan uang negara yang digelontorkan ke desa tidak main-main nilainya.

Seperti desa yang satu ini secara administrative terbilang kecil tapi jangan dikira hak untuk mendapatkan anggaran pemerintah kalah dari desa lainya. Desa Talang yang tercatat dalam stastitik merupakan desa terkecil nomor dua di Kecamatan Jogorogo namun realisasi anggaran yang dipergunakan untuk membangun desanya menelan setengah miliar lebih.

Tentu bukan perkara mudah untuk membelanjakan ratusan juta tersebut. Heru Agus Budianto si pembesut desa (Kades-red) yang terdiri dari dua dusun ini mengatakan, dari total pendapatan yang masuk hampir 50 persen lebih dipergunakan pembangunan desanya. Sarana insfrastruktur baik jalan dan jembatan maupun talud dan saluran irigasi sebagai kebutuhan utama di desanya.

“Secara bertahap yang kami perhatikan dan tentu menjadi konsentrasi adalah pembangunan fisik. Lihat sendiri realisasinya dilapangan tidak perlu dikhawatirkan transparansinya, kami cukup terbuka dalam mengelola anggaran sesuai manajemen di desa kami,” jelas Heru demikian panggilan akrab Kades Talang, Sabtu (11/02).

Untuk menginisiasi kebersamaan dalam membangun tandasnya, sengaja memasang slogan ‘Talang Tentrem’ agar menjadi sumber inspirasi warga masyarakat desanya baik didalam menjaga situasi kamtibmas maupun kerukunan bersama. Terkait beban sebagai kepala desa meskipun penduduknya hanya berkisar kurang dari seribu jiwa tutur Heru, memang tidak semudah membalikan telapak tangan.

Menurutnya, seorang kepala desa siap atau tidak siap bersama perangkat desanya harus mau mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Pemerintahan desa yang transparan tentu berkewajiban mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dalam hal ini warga masyarakatnya.

“Jangan sampai dalam penggunaan dana desa atau dana lain-lainya tersebut tidak tepat sasaran yang akan menimbulkan kerugian untuk warga desa. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa, itu menurut kami,” urai Heru.

Pungkasnya, selama tahun 2016 lalu pemerintah desanya secara total telah mendapatkan anggaran Rp 1.261.385.400. Sebagian besar anggaran terserap untuk pembangunan fisik senilai Rp 756.806.000, ratusan juta tersebut direalisasikan untuk pembangunan sayap jembatan, saluran drainase, dan pembangunan gedung serba guna.

Sumber : SiagaNgawi

No comments